JAKARTA – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, koperasi. Salah satunya bersinergi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM RI hingga Kadin.
Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi mengungkapkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyasar hampir Rp800 triliun anggaran pemerintah yang belum ditransaksikan untuk produk lokal.
“Dari rencana umum pengadaan sekitar Rp1.100 triliun transaksinya baru sekitar Rp387 triliun. Maka sisanya itu kita arahkan dalam kegiatan temu bisnis ini yang mempertemukan penyedia jasa dengan user, yaitu pemerintah,” ujarnya, Jumat (4/8/2023).
Lebih lanjut, Hendi pun memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta pengurus KADIN seperti Anindya Bakrie, Yukki Nugrahawan, dan Kukrit Suryo Wicaksono yang mendorong untuk membeli produk lokal.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati optimistis bahwa Indonesia akan terus meningkatkan produksi dan kemampuan ekonominya, terutama UMKM.
Salah satu upayanya adalah menggunakan APBN, belanja Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), serta BUMN untuk memberikan afirmasi pada produk-produk di dalam negeri, terutama produk-produk UMKM.
“Jumlah yang tadi disampaikan adalah untuk keseluruhan LKPP yang ditargetkan adalah Rp1.112,48 triliun,” ujar Sri usai Opening Ceremony Temu Bisnis Tahap VI Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023 di Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Baca Juga: Bertabur Hiburan dan Edukasi Keuangan, Pesta Rakyat Simpedes 2023 Siap Menyapa Warga Bandung
Follow Berita Okezone di Google News
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
Quoted From Many Source
